Medan, 23 Juli 2023 (www.gni-newspost)
Aleg (Anggota Legislatif) fraksi PKS, Abdul Latief Lubis, MPd, komisi I, Dapil 2 kota Medan, kembali mengadakan Sosper (Sosialisasi Peraturan) dengan tema, " Publikasi & Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan." Pelaksanaan Sosper pada hari Ahad, 23 Juli 2023, beralamat Jalan Titi Pahlawan, Gg. Pinang, tepatnya di sekolah TK- IT Jannatun Na'im, milik Ketua DPC PKS Medan Marelan, Indra Purnomo, SPd. Acara sosialisasi dimulai ba'da Ashar oleh kader sebagai pembuka acara. Aleg Fraksi PKS dalam Sosper ini ditemani oleh para pengurus PKS Kecamatan (DPC Medan Marelan) juga jajaran para pengurus DPRa yang ada di kecamatan Medan Marelan. Tampak para hadirin yang didominasi para ibu-ibu.
Ada lima program utama dalam Perda No 5 Tahun 2015, yang sedang dan masih berlangsung secara berkelanjutan dan sedang disosialisasikan ke masyarakat melalui sosialisasi peraturan ke masyarakat sesuai dapil anggota legislatif. Dalam sosper ini, Abdul Latief, MPd menyinggung tentang DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan PKH (Program Keluarga Sejahtera) yang belum diperoleh hadirin yang kebanyakan dihadiri banyak ibu-ibu dan kader partai berlambang bintang sabit dengan padi di tengahnya. Aleg yang berdomisili di Marelan V ini menyarankan para peserta untuk segera mendaftarkan diri di kelurahan melalui sekretaris kelurahan agar nama dan keluarganya tercantum dalam DTKS. Keluhan umum yang diterima para anggota legislatif karena ketidakpedulian warga yang tidak mau mengikuti prosedur yang ditetapkan. Lain lagi alasan klasik warga yang tidak punya waktu karena bekerja.
Selanjutnya, Abdul Latief, MPd, sebagai anggota legislatif dari Fraksi PKS satu-satunya wakil dapil 2 menyatakan bahwa Pemko Medan berkewajiban menyisihkan pendapatan kota Medan sebesar 7,8 T dialokasikan 10 ℅ untuk penanganan sosial kemasyarakatan. Khususnya dalam penanganan kemiskinan kota. Program pertama dalam Perda No 5 Tahun 2015 adalah pembangunan Infrastruktur di antaranya pembangunan blok-blok penahan banjir dan pencegahan rob di Belawan. Program prioritas kedua yaitu penanganan peningkatan aparat perangkat kelurahan khususnya kepala lingkungan dalam pelayanan administrasi warga.
Abdul Latief, Mpd menegaskan, jangan sampai ada terjadi pungli yang dilakukan oleh para kepling. Hal ini mengingat setiap perangkat kelurahan yang berada di lingkungan telah diberi fasilitas dan gaji yang memadai untuk memberikan pelayanan terbaik untuk warga di lingkungannya. Abdul Latief, MPd juga menjelaskan bahwa dalam rapat anggota dewan dan anggota pemko Medan, diambil keputusan untuk menaikkan nominal kesejahteraan kepling yang awalnya hanya nominal Rp. 3.300.000, naik menjadi Rp. 3.600.000.
Program yang ketiga yaitu penanganan banjir yang melanda kota Medan, turut menjadi perhatian pemko dengan mengadakan program perbaikan selokan dan saluran air (parit).
Dalam beberapa tahun belakangan ini, memang pemko dengan intensif membangun dan memperbaiki saluran air yang berada di sisi jalan. Melalui dinas PUPR yang menangani penataan, pemeliharaan dan perbaikan terlihat di hampir pelosok kota Medan untuk meminimalisir air tergenang dan banjir. Program keempat yang tercantum dalam Perda No 5 Tahun 2015, yaitu penanganan kebersihan di kota Medan, sekarang ditangani langsung oleh jajaran kecamatan yang dikomandoi oleh Pak Camat. Kota Medan menghapus dinas kebersihan untuk memudahkan di setiap kecamatan mempunyai tanggung moral untuk menjaga kebersihan sampai ke kelurahan dan lingkungan.
Program Perda yang kelima yaitu peningkatan UMKM khususnya peningkatan dan pelayanan para pedagang kecil usaha menengah kecil dan mandiri. Pemko Medan telah menggelontorkan biaya peningkatan UMKM untuk mendongkrak peningkatan perekonomian bagi pelaku usaha di kota Medan.
Dalam kata sambutan ketua DPC Medan Marelan, Indra Purnomo, SPd, menekankan pentingnya masyarakat terlibat dan memahami politik karena keputusan politik di DPR mempengaruhi hajat hidup masyarakat. Kesalahan pilihan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap politik dan partai politik, menyebabkan masyarakat hanya bisa mengeluh tanpa ada solusi.
Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Cabang (BPC 2), Mukhlis Idrus, ST, dalam kata sambutan di sosper ini, menandaskan pentingnya masyarakat ikut serta dalam menentukan arah bangsa dengan memberikan suara untuk wakil rakyat di DPR. "Negara kita sedang tidak baik-baik saja, perlu dukungan dan partisipasi masyarakat yang tidak terpengaruh dengan politik uang oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk mendudukkan wakil - wakil rakyat yang malah memberikan dampak buruk untuk kehidupan masyarakat", ujar Bacaleg DPR kota Medan, Mukhlis Idrus. Mukhlis Idrus, SPd juga menyarankan kepada hadirin untuk tidak salah pilih pemimpin mulai dari caleg di DPR kota/kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI juga DPD dan pastikan bahwa pilihan peserta itu berdasarkan akal sehat demi kemajuan Indonesia lima tahun ke depan. Acara ditutup dengan pelantikan kader perempuan untuk menjalankan program kerja DPC PKS Medan Marelan.
(Rudi Hartono (Masbrho))
Tidak ada komentar:
Posting Komentar