Warga Desa Sampali Mengadu, Polisi Bungkam Terkait Dugaan Intimidasi dan Aktivitas Ilegal PT NDP
Deli Serdang, 2 Desember 2024* – Warga Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, semakin kecewa karena laporan dugaan intimidasi oleh pekerja PT Nusa Dua Propertindo (NDP) yang diajukan ke pihak kepolisian belum mendapat respons. Padahal, intimidasi dan aktivitas perusahaan yang diduga ilegal ini telah menimbulkan keresahan mendalam di kalangan masyarakat.
Seorang warga yang menjadi pelapor menyatakan, pihaknya telah menyampaikan laporan resmi ke Polsek Percut Sei Tuan terkait ancaman dan tekanan yang mereka alami. Namun hingga kini, tidak ada tindak lanjut yang jelas dari pihak kepolisian. “Kami sudah melaporkan kasus ini, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan. Seolah-olah kami tidak dianggap,” ungkap pelapor tersebut.
**Kegiatan PT NDP Diduga Tanpa Izin**
Selain intimidasi, warga juga menyoroti aktivitas PT NDP yang diduga tidak memiliki izin resmi. Perusahaan tersebut diketahui menjalankan kegiatan pengembangan properti di wilayah Desa Sampali tanpa menyertakan papan proyek atau dokumen perizinan yang bisa diakses publik. “Kami tidak tahu apa dasar hukum mereka beroperasi di sini. Yang jelas, aktivitas ini sangat meresahkan dan merugikan kami sebagai warga,” tambah tokoh masyarakat setempat.
**Sikap Polisi Memicu Kemarahan Warga**
Lambannya respons kepolisian memicu kekecewaan dan kemarahan warga. Mereka mempertanyakan keberpihakan aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat kecil. “Seharusnya polisi menjadi pelindung kami, bukan diam ketika ada ancaman seperti ini,” tegas salah satu warga.
Aktivis hak asasi manusia yang turut memantau kasus ini mengkritik keras sikap kepolisian. “Jika laporan masyarakat diabaikan, ini menjadi preseden buruk. Kepolisian harus profesional dan responsif terhadap pengaduan warga, apalagi jika melibatkan dugaan intimidasi dan pelanggaran hukum,” ujar seorang aktivis.
**Desakan untuk Tindakan Tegas**
Warga kini semakin mendesak pemerintah daerah dan aparat hukum, termasuk kepolisian, untuk segera menyelidiki dugaan intimidasi dan aktivitas ilegal PT NDP. Mereka juga meminta agar pihak berwenang mengambil langkah nyata guna menghentikan tindakan intimidasi terhadap warga Desa Sampali.
Jika tidak ada langkah tegas, warga mengancam akan membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk melaporkannya ke Polda Sumatera Utara dan Komnas HAM, serta menggandeng media nasional untuk memperjuangkan keadilan.
Kasus ini menegaskan perlunya reformasi dalam penanganan konflik agraria dan transparansi hukum agar masyarakat kecil tidak terus-menerus menjadi korban.
---
*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar