.
Medan | GNI News Post|
Tim Investigasi LSM Gempur,Sufri Hidayat, SH, menilai pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti oleh kepala desa dari kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) harus disoroti oleh LSM Gempur Penuh Kejangalan.
Pasalnya, setiap tahun Kepala desa harus melaksanakan Bimtek di luar kabupaten dengan menggunakan dana desa, serta lebih cenderung menganti judul bimtek tersebut. yang di selenggarakan di Wing Hotel Jl. Antara Kuala Namu, Kab. Deli Serdang. Sabtu (23/9/2023)
Sebelumnya meski sudah diberitakan di beberapa media, panitia seolah tertutup, dan anti terhadap LSM, dan Media, bimtek sebanyak 300 peserta berbiaya Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) per peserta bimtek, menjadi sorotan.
Parahnya lagi salah seorang kordinator bimtek, Sofian lubis, memblokir kontak Whatsapp, tim Investigasi, dalam keterangan persnya, tim Investigasi LSM Gempur, Sari Hidayat, SH, menyayangkan hal ini, terkait bimtek yang menjadi Attensi Tim Investigasi, akan segera mengiring kasus ini, baik di tingkat kejaksaan tinggi Sumatera Utara, dan hingga ke KPK,"terang nya.
Sementara itu, menurut data yang ada penyelenggara bimtek paluta, yang kerap berpindah-pindah hingga kini tercatet, sudah 9 kali menyelengarakan bimtek,dengan bekutipan yang bervariasi, yang di kutip kepada kepala desa dengan anggaran dana desa."pungkasnya.
Untuk itu, tim LSM Gempur akan segera melayangkan surat ke KPK dan Kejatisu, agar dugaan korupsi berjamah bisa terungkap, yang merugikan negara. Dan terkesan bimtek tidak ada manfaatnya yang berdampak untuk pembangunan infrastruktur desa."pungkasnya.
“ Hal ini di utarakan tim Investigasi Gempur, Menurut sepengatahuan kami, Bimtek yang dilaksanakan oleh kepala desa selalu berbicara dengan Bumdes. Namun informasi yang kami peroleh Bumdes di Kab Paluta tidaklah berjalan, sesuai dengan apa yang dipelajari di tahun sebelumnya di bimtek,” tetanv Sufri Hidayat, SH.
” Hal ini perlu dipertanyakan kepada penyelenggara bimtek dari yayasan Peduli Pembangunan Indonesia, tetkesa tertutup, dan panitia tidak berani bertemu, untuk mengali informasi dalam Investigasi yang diduga ada permainan.
Sudahkah mereka turun ke desa desa melihat progres Bimtek yang dilaksanakan, oleh kepala desa Kabupaten Paluta, sehingga di tahun ini mereka kembali membuat bimtek dengan judul Pembangunan dan Pencegahan Stunting. Bagaimana tingkat keberhasilan bimtek dipaluta dengan bimtek yang jor-joran, dilaksanakan di luar daerah ? Itu menggunakan Uang negara,” Ujarnya.
Tidak hanya itu, Sufri Hidayat,SH selalu kontrol sosial yang juga ingin adanya pengawasan uang negara atas anggaran tersebut, menilai bawah, bimtek tersebut tidak efisien untuk pembangunan padang lawas utara. Ia menduga bimtek itu dilakukan tidak murni kemauan kepala desa sekab. paluta, melaikan adanya Intervensi Atasan secara teekordinir, dan di duga adanya Korupsi berjamaah.
“Saya khawatir jangan jangan ada sekelompok orang yang memiliki power, dan memanfaatkan kewenangan mereka dengan menggiring Bimtek ini dilaksanakan. Logikanya apakah semua desa di Kabupaten Paluta, mempunyai kebutuhan yang sama sehingga harus mengikuti bimtek di luar kabupaten? Ini aneh,” tukasnya.
“Kalau saya hitung hitung dari bulan yang lalu, sampai sekarang sudah beberapa kali padanglawas utara itu melakukan bimtek di Medan, jadi kalau Dana Desa hanya dihabiskan untuk bimtek kapan lagi Desa-desa di padanglawas utara itu bisa maju,” sambungnya
Sufri Hidayat,SH berharap, Pemkab Padanglawas Utara perlu kembali mengkaji ulang atas kebijakan mereka. Menurutnya terlalu sering melaksanakan bimtek itu bukan untuk memperbaiki cara kerja kepala desa, malah akan menjadi beban pikiran yang harus mereka pertanggung jawabkan.
Sufri juga mengatakan jika Bimtek tersebut jor-joran dilaksanakan tanpa ada evaluasi dan tidak ada manfaatnya.
“Tentu hal itu sangat berpotensi sebagai pemborosan anggaran, dan Tim Investigasi LSM Gempur, juga berencana untuk melakukan penelusuran, serta melayangkan surat kepada penegak hukum,jika indikasi ini akan adanya duhaan akan segera di proses hukum, karena sudah merugikan negara dan mensejahterakan masyarakat desa, atas anggaran dana desa yang dianggarkan berkurang dan terkesan tak adaanfaatnya.
" Agar seluruh panitia bimtek tersebut dipanggil dan diperiksa. Karena mereka menduga banyak syarat masalah dan banyak kejanggalan di acara bimtek bimtek tersebut,” tutupnya.(Red/Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar